Rabu, 18 April 2012

MAKALAH SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

MAKALAH

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

(SISTEM EKONOMI INDONESIA)


OLEH
KELOMPOK IX

ADRI WIJAYA (1101120676)

NEFI FITRIANA (1101120454)

RAHMAD NURYADI PUTRA( 1101120410)

RESKI LESTARI (1101120262)

SHAHIRA HARUN (1101120378)

ZAMIRA ULFA (1101120291)

ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi Kerakyatan”. Penulisan makalah ini bertujuan sebagai penunjang mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang nantinya dapat digunakan mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuannya.

Di dalam pembuatan makalah ini banyak pihak yang telah membantu kami dalam menylesaikannya, sehingga makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada selaku dosen pembimbing, karena atas bimbinganya kami dapat menyelesaikan makalahnya dengan baik. Terakhir kepada teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini mungkin banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan-kritikan dari pembaca dan mudah-mudahan makalah ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................... 2

DAFTAR ISI...................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 4

1.1 Latar Belakang............................................................................................... 5

1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................... 5

1.3 Tujuan............................................................................................................ 5

1.4 Manfaat.......................................................................................................... 5

BAB II ISI DAN PEMBAHASAN.................................................................. 6

2.1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan....................................................... 6

2.2 Sejarah Sistem Ekonomi Kerakyatan............................................................. 7

2.3 Tujuan Terbentuknya Ekonomi Kerakyatan.................................................. 9

2.4 Kegiatan Sistem Ekonomi Kerakyatan melaluI koperasi.............................. 12

BAB III PENUTUP........................................................................................... 14

3.1 Kesimpulan.................................................................................................... 14

1.4 Manfaat.......................................................................................................... 14

3.2 Saran.............................................................................................................. 14

PERTANYAAN DAN JAWABAN................................................................ 15

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak semakin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.

Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh. Kemudian dari situ ditarik kesimpulan sederhana bahwa sistem kapitalisme telah memenangkan secara total persaingannya dengan sistem komunisme. Dengan demikian, dari persepsi simplisistik semacam ini, Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kapitalisme Barat dengan sistem pasar-bebasnya dan meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang “sosialistik” itu.

Konsep dari ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada di rakyat. Pada Ekonomi Kerakyatan, menempatkan ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini popular yang dengan secara swadaya, mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang ekonomi kerakyatan. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Sistem Ekonomi Kerakyatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa yang dimaksud sistem ekonomi kerakyatan?

2. Bagaimana sejarah mengenai ekonomi kerakyatan tersebut?

3. Mengapa terbentuknya sistem ekonomi kerakyatan?

4. Apa kegiatan dari sistem ekonomi kerakyatan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Supaya memahami pengertian dari sistem ekonomi Indonesia

2. Agar mengenal sejarah mengenai sistem ekonomi Indonesia

3. Supaya mengetahui bagaimana tujuan terbentuknya sistem ekonomi kerakyatan.

4. Agar mengetahui lebih jelas tentang kegiatan sistem ekonomi kerakyatan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai sistem ekonomi Indonesia.

2. Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi pembaca dan penulis mengenai sistem ekonomi Indonesia.

BAB II

ISI DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sistem Ekonomi Indonesia

Di dalam buku Politik Ekonomi Kerakyatan oleh Sarbini Sumawinata (2004:161) mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara ,sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipendesaan.

“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)”

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan.

Sumawinata, Sarbini. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Http://kemiskinandankesenjanganpendapatan.blogspot.com

2.2 Sejarah Sistem Ekonomi Kerakyatan

Kalau diadakan pembagian priode perjalanan sejarah Republik Indonesia sejak 1945, kita akan melihat 4 priode. Pembedaan periode tersebut dilakukan karena adanya hubungan nya dengan akibat- akibat yang berpengaruh kepada pengisian kemerdekaan. Adapun tahap priodenya yaitu:

· Periode 1945-1949

Pada kurun waktu pertama ini ,perjuangan untuk mengenyahkan penjajahan adalah paling utama dan menguasai seluruh kehidupan Republik. Dengan sendirinya tidak dapat diharapkan adanya perbaikan dibidang ekonomi maupun social dan politik. Walaupun demikian suasana perjuangan ini mempunyai cirri-ciri tertentu yang menunjukkan perubahan besar dari zaman colonial dan sebagai faktor yang berpengaruh pada kurun waktu selanjutnya. Suasana yang serba bebas dan merdeka melepaskan pula segala macam ikatan nilai-nilai dan hubungan colonial . Timbul situasi baru dengan segala energi mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari ikatan lama.

Tampak adanya dinamika masyarakat yang besar, yang menampilkan diri dalam gerakan mobilitas social dan dalam bentuk kemampuan serta kemauan yang kuat untuk mengambil inisiatif dan resiko. Disamping itu , tampak pula gejala negative, yaitu materialisme bukan hal yang asing bagi orang Indonesia.

· Periode 1950-1958.

Pada kurun waktu yang kedua ini berlaku system politik demokrasi parlementer. Akan tetapi segala sesuatu yang telah terjadi dalam masyarakat merupakan kelanjutan zaman perjuangaan. Suasana dan semangat zaman perjuangan berlanjut terus melintas segala macam bentuk konflik, ketegangan dan keguncangan. Sekalipun Republik Indonesia tetap utuh dan tidak pernah tergoyahkan , tetapi setiap pemerintah pada waktu itu akan sangat disibukkan oleh pembrontak-pemberontak bersenjata serta kegucangan diparlemen yang semuanya mengakibatkan tidak adanya stabilitas politik yang mantap. Dalam keadaan demikian , usaha untuk melaksanakan cita- cita yang telah ada sejak semula tetap dijalankan. Secara relative sesungguhnya Indonesia mulai menunjukkan hasil yang baik, yaitu memberikan kesadaran akan kepercayaan kepada diri sendiri. Sayangnya pembangunan aspek materil tidak menunjukkan kemajuan hingga bidang ini kurang mempunyai daya aspirasi dan motivasi bagi dinamika masyrakat.

Ada beberapa sebab utama yang menimbulkan keadaan tersebut. Pertama, kurangnya dana. Kedua, Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam membuat rumusan strategi pembangunan yang tepat untuk jangka waktu tertentu. Ketiga, kekurangan keahlian dan keterampilan diseluruh lapisan menengah dalam masyarakat. Keempat, masih melekatnya kebudayaan feudal yang relative terbelakang diukur dengan tuntutan-tuntutan zaman modern dan zaman industry dalam golongan menengah. Kelima, kurang kuatnya kemauan politik untuk menghayati dan menekankan tuntutan yang keras akan nilai-nilai disiplin kerja dan sikap-sikap mental lainnya yang disyaratkan oleh pembangunan. Hal-hal ini sangat nyata dalam rencana pembangunan yang ada pada waktu itu. Padahal rencana-rencana tersebut harus dilaksanakan dalam keadaan perekonomian yang porak poranda akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

· Periode 1959-1966

Kurun waktu yang ketiga, yang dapat kita sebut sebagai zaman Soekarno, tidaklah tanpa rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang telah siap dan disahkan DPR, pada kurun waktu sebelumnya telah dicampakkan. Diadakan rencana pembangunan lain yang tidak berdasarkan rasionalitas serta perhitungan ekonomi oleh tenaga-tenaga perencana ynag tidak revolusioner.

Pada zaman Soekarno ini, tidak ada perhatian dan usaha memperbaiki nasib rakyat, namun bukan berarti tidak ada usaha di daerah pedesaan. Akan tetapi, usaha tersebut hampir seluruhnya diperlukan dalam pengerahan massa dan dukungan politik bahkan segala keperluan untuk membereskan rumah tangga, hal ini berlangsung lebih dari lima tahun dan ampir membawa Indonesia pada keruntuhan.

· Periode 1996-sekarang

Kurun waktu selanjutnya disebut orde baru disebut demikian sekedar untuk menyatakan pebedaan yang mencolok dari orde yang baru saja dilewati, yaitu kurun waktu ketiga. Kurun waktu yang terakhir ini paling panjang, dari 1966 sampai sekarang, atau praktis dikatakan selama lebih dari 20 tahun. Selama kurang lebih 20 tahun itu jelas sekali terasa dan kelihatan adanya penguatan pada pembangunan ekonomi dibandingkan dengan perkembangan pada bidang-bidang lain. Tekanan ini sangat jelas karena ditambah dengan kenyataan bahwa secara sengaja dan berencana tekanan pada bidang-bidang lain, khususnya politik, dikurangi. Praktik dibidang politik kita mengalami kemunduran yang sangat besar dibandingkan dengan perkembangan kesadaran politik masyarakat sebelumnya.

Hal ini terjadi berdasarkan anggapan dan pemikiran bahwa ketenangan politik merupakan syarat mutlak untuk mendukung keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi. Ketenangan dibidang politik begitu mutlak terjadi sehingga praktis tidak terjadi partisipasi aktif masyarakat,khususnya dalam bidang politik. Dimana pada kurun waktu ini terasa sekali bahwa tekanan pada pembangunan ekonomi jauh lebih intensif. Tekanan itu begitu jelas sehingga memberikan kesan yang sangat kuat adanya pengorbanan dan penekanan atas perkembangan di bidang politik, social dan budaya.

Akan tetapi , kehidupan masyarakat dan kehidupan manusia sangat mutlikompleks. Itu sebabnya hasil usaha besar seperti pembangunan masyarakat, tidak cukup diukur dengan satu dimensi materil atau fisik semata. Bahkan dengan ukuran yang sempit , misalnya ekonomi saja, juga hanya terjadi kemajuan dibidang produksi. Di bidang distribusi dan pemerataan maupun perubahan struktur tidak banyak membuahkan hasil. Belum lagi bila ditakar dengan ukuran politik. Demikianlah gambaran garis besar hasil pembangunan selama lebih dari 20 tahun.

2.3 Tujuan Terbentuknya Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan bukanlah suatu ideologi atau gagasan baru tentang perekonomian, tetapi sekadar percobaan perumusan interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Para pendiri republic telah melopori kita dengan perumusan dasar yang jelas. Akan tetapi , perumusan dasar ini memerlukan interpretasi dan penerjemahan dalam suatu strategi dan program pembangunan yang lebih berfungsi dan lebih menjamin arahnya pada cita-cita nya tersebut. Kita mulai dengan menyatakan bahwa dalam cita-cita masyrakat adil dan makmur terkandung suatu pernytaan bahwa keadaan kita dimulai dengan keadaan yang tidak merata dan tidak adil. Rakyat banyak masih tetap terbelakang dan miskin,

Disamping lapisan atas yang beruntung dapat memiliki dan menguasai bidang materil yang cukup mendalam. Karena itu dalam menerjemahkan rumusan dasar tersebut kita dapat menghindari tugas untuk memperhatikan dan menekankan perhatian kita pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang baik. Hal ini berarti, baik strategi maupun program pembangunan harus memusatkan dana daya pada perbaikan nasib rakyat yang ada dalam keadaan materil maupun spiritual agak terbelakang.

Lebih 80 % rakyat Indonesia hidup dipendesaan, Diantara mereka hanya hanya sekitar 10-15 % yang disebut orang berada. Sisanya, Lebih 80 % rakyat rakyat desa serba kekurangan , bahkan lebih kurang 40 % rakyat desa tergolong sangat miskin dan miskin. Dengan demikian , logika menunjukkan bahwa setiap strategi pembangunan yang mengarah pada cita-cita , haruslah memperhatikan daerah pendesaan.

Dalam struktur ekonomi , bahkan struktur masyarakat warisan colonial, pendesaan adalah salah satu belahan dari dua belahan dalam struktur itu yang mengalami nasib terburuk daerah Pendesaan inilah yang relative sangat terbelakang. Mengutamakan pembangunan di Desa tidak berarti seluruh dana dan daya dipusatkan dan diarahkan kepada pembangunan Desa, dengan menelantarkan daerah kota. Pembangunan besar besaran pendesaan justru memerlukan dukungan dan bantuan pembangunan yang lebih pesat dan lebih maju, khususnya dalam rangka industrialisasi ini pada dasarnya harus berorientasi pada dukungan akan penyediaan kebutuhan bagi pembangunan besar-besaran dipendesaan.

Di dalam rangka pembangunan besar-besaran ini, pilihan teknologi merupakan pilihan yang strategis. Arti bidang teknologi ini jangan dikecilkan. Hal ini karena teknologi terpenting dalam penciptaan struktur dan keadaan ekonomi masyarakat colonial yang kita alami hingga kini adalah kehadiran kapitalisme modern dengan teknologi yang jauh lebih tinggi dan tidak mungkin terjangkau masyarakat Indonesia.

Membangun tidak hanya berarti meningkatkan kemampuan. Membangun juga berarti membangun kesadaran dan kehendak untuk bebas dari keterbelakangan. Kemiskinan dan berbagai macam tekanan yang menghambat kemajuan. Masyarakat Indonesia dewasa ini adalah masyarakat yang kita bentuk dengan membebaskan diri dan merembut kemerdekaan dari penjajahan. Kapitalisme dalam sejarahnya di Indonesia telah menciptakan masyarakat yang terbelah dalam dua dunia yang berlainan, akan tetapi hidup berdampingan dalam satu negara dan bangsa.

Oleh karena itu, dalam strategi maupun program pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan mengandung tiga unsur pokok, yaitu demokrasi, keadilan social dan bersifat populistik.

2.4 Kegiatan Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi Indonesia

Dalam UU no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam UU no.25 tahun 1992 disebutkan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya.

Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

Ciri2 Sistem Ekonomi Kerakyatan :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat

2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja – Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian sejarah ekonomi rakyat berawal jauh sebelum Indonesia merdeka, namun tidak banyak pakar mengenalnya karena para pakar, khususnya pakar-pakar ekonomi, memang hanya menerapkan ilmunya pada sektor ekonomi modern terutama sektor industri dengan hubungan antara faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal serta teknologi yang jelas dapat diukur. Karena dalam ekonomi rakyat pemisahan atau pemilahan faktor-faktor produksi ini tidak dapat dilakukan maka pakar-pakar ekonomi “tidak berdaya” melakukan analisis-analisis.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan isi dan pembahasan adalah:

1. Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara ,sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipendesaan.

2. Sejarah sistem ekonomi kerakyatan dibagi menjadi 4 periode yaitu periode 1945-1949, periode 1950-1958, periode 1959-1966, dan periode 1966-sekarang.

3. Ekonomi kerakyatan memiliki tujuan antara lain menciptakan negara yang demokrasi, keadilan social dan bersifat populistik.

4. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pembaca dan penulis mengenai makalah ini adalah:

1. Diharapkan penulis dapat mengembangkan dan melanjutkan penulisan makalah mengenai sistem ekonomi kerakyatan ini.

2. Diharapkan hasil penulisan makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan ilmu pengetahuan.

PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Bagaimana cara ekonomi kerakyatan mampu/siap bersaing dalam era globalisasi?

Jawab: Dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga “ lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri.

2. Apa syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial?

Jawab: Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial
• berdaulat di bidang politik

• mandiri di bidang ekonomi

• berkepribadian di bidang budaya

3. Hal apa yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan social?

Jawab: Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan social antara lain :

• penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi.

• pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural
• pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

4. Apa maksud dari demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis?

Jawab: Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

5. Apa saja yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana saja?

Jawab: Yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana saja antara lain:

• peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dalam segala bentuknya
• penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan.
• peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
• penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap
• pembaharuan uu koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumawinata, Sarbini. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Bram, Kutut. Maret. 2012. Makalah Sistem Ekonomi Kerakyatan. Http://kemiskinandankesenjanganpendapatan.blogspot.com

_________. Maret. 2012. Sistem Ekonomi Kerakyatan. Http://s2.wp.com

1 komentar:

  1. Mau tanya..
    ada ide nggak klo sruh buat krya tlis ilmiah bntuk makalah temanya "tabungan dlm pembagunan ekonomi krakyatan".. pmbhasannya diambil riil nya..
    enaknya jdulnya apa ya? trmakasih..

    BalasHapus

Entri Populer