...

Selasa, 20 November 2012

MAKALAH REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA


MAKALAH
REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
(ORGANISASI DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN)
OLEH:
SHAHIRA HARUN
1101120378

ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2012


KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini dibuat melainkan untuk pelengkap proses mata kuliah ekologi pemerintahan. Masalah yang dibahas dalam maKalah ini adalah seputar tentang  Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Selesainya makalah ini berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunnya. Semoga pembaca berkenan untuk menjadikan makalah ini sebagai salah satu acuan untuk memahami kaidah-kaidah dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, November 2012

Penulis


BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Pada zaman sekarang ini Indonesia dikatakan masuk era reformasi. Reformasi adalah masa setelah berlalunya era orde baru. Awal reformasi adalah ketika presiden BJ Habibie menjabat sebagai presiden negara RI. Karena kini kita berada di era reformasi, maka kita harus tahu seperti apa reformasi yang terjadi di indonesia ini agar kita tidak salah dalam melakukan suatu tindakan. Maka untuk seperti apa reformasi di Indonesia, penulis akan membahas masalah reformasi tersebut secara garis besarnya saja dalam makalah ini yang berjudul “Reformasi Birokrasi Indonesia”.
1.2  Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah:
1.    Apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi?
2.    Kenapa reformasi birokrasi di Indonesia berjalan lambat?
1.3  Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1.    Untuk mengetahui pengertian reformasi birokrasi.
2.    Untuk mengetahui penyebab lambatnya reformasi birokrasi di Indonesia.
1.4  Manfaat
Manfaat yang dapat diambil oleh pembaca dan penulis dari makalah ini yaitu semoga dapat memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat.


BAB II
ISI DAN PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.
Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif. Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).
Pada tahun 2011, diharapkan K/L yang telah melaksanakan RBI semakin bertambah sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan RBI pada seluruh K/L. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis RBI diharapkan dapat diselesaikan dan diimplementasikan. Sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah, maka sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah terus ditingkatkan. Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dampaknya pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik terus diawasi melalui Tim Quality Assurance. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good dovernance karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat
2.2 Penyebab Lambatnya Reformasi Birokrasi di Indonesia
Reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Yang hangat-hangat dibicarakan akhir-akhir ini seperti tentang kasus makelar pajak. Aparat Direktorat Jenderal Pajak tergolong sebagai aparat paling banyak melakukan pelanggaran di internal Departemen Keuangan. Direktorat ini menjadi juara sebagai instansi terbanyak kena sanksi akibat pelanggaran disiplin dan integritas. Berdasarkan catatan Departemen Keuangan pada periode 2006 - 2009 yang dipublikasikan di situs Depkeu, pegawai Ditjen Pajak menjuarai atau mendominasi pelanggaran dari 12 instansi di Depkeu. Dari total 1.961 pegawai Departemen Keuangan yang melanggar dan dikenai sanksi, lebih dari separoh atau 1.036 berasal dari Ditjen Pajak. Dari jumlah itu, 546 orang dikenai sanksi karena pelanggaran disiplin kehadiran dan 482 dikenai sanksi karena melanggar integritas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30/1980, Depkeu telah mengenakan sanksi berat kepada para aparat yang melanggar integritas. Menurut Depkeu, selama empat tahun tersebut, sebanyak 417 orang telah dikenai sanksi berat. Sanksi itu berupa penurunan pangkat kepada 149 pegawai, pembebasan jabatan kepada 48 pegawai, pemberhentian dengan hormat kepada 36 pegawai dan sebanyak 184 orang dipecat secara tidak hormat. Sanksi ini diterapkan oleh Depkeu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Bagi pegawai Depkeu tidak ada pilihan lain untuk menyesuaikan diri dan mengikuti gerak langkah reformasi atau mundur dari pegawai, demikian disebutkan dalam laporan Departemen Keuangan.
Adapun delapan langkah yang ditegaskan oleh Menkeu untuk mengawal reformasi birokrasi meliputi, pertama, penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan surat pemberitahuan (SPT) beberapa tahun terakhir dari jajaran pejabat sampai level eselon empat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang rawan berhubungan dengan wajib pajak (WP) dan melakukan pemeriksaan mendetail. Kedua, melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Beberapa yang dilakukannya terkait hal ini adalah Kementerian Keuangan dalam jangka pendek akan membebastugaskan seluruh jajaran yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan.
Selain itu, kasus-kasus keberatan yang terjadi antara 2006-2009 akan diperiksa semuanya, begitu pula semua kasus kekalahan di Pengadilan Pajak akan diperlakukan hal yang serupa. Ketiga, Kementerian akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak, wajib pajak, dan hakim pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan. Keempat, melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perbaikan peradilan perpajakan. Kelima, Kementerian Keuangan akan meminta Komite Pengawas Perpajakan untuk memeriksa proses, kebijakan dan administrasi pajak dan bea cukai yang rawan korupsi. Keenam, membentuk whistle blower dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel, sehingga pengaduan merasa aman dan berani, dan aduan ditangani dengan sungguh-sungguh. Ketujuh, mengevaluasi unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal, agar makin mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini. Serta kedelapan, mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu, termasuk indikator integritas secara lebih detail dan tegas, agar efek pencegahan dapat terbangun. 2.2 Tujuan Reformasi Birokrasi - Terciptanya good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa - Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien - Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara - Pemerintah yang bersih (clean government) - Bebas KKN - Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Empat Masalah, Tujuh kelemahan, dan Lima Prasyarat Empat masalah, terdiri atas (1) berbagai keluhan masyarakat kurang direspons aparatur; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) belum ada analisis yang jelas mengapa pemberantasan korupsi sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tujuh kelemahan yang menonjol: (1) lemahnya kehendak pemerintah atau political will/government will; (2) belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak tidak jelas; (3) kurang memanfaatkan teknologi informasi (e-government, e-procurement, information technology) dalam pemberantasan KKN; (4) belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya; (5) masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran√É‚ peraturan perundang-undangan (ambivalen dan multi-interpreted); (6) kelemahan dalam criminal justice system (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (criminal policy) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan criminal policy belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (criminal justice system), preventif (prevention without punishment), dan pencegahan dini (detektif); dan (7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.
Berbagai opini publik yang muncul di media massa mengusulkan perbaikan dan rekayasa ulang terhadap sumber daya manusia (SDM) birokrasi untuk mengakhiri inefisiensi. Hal yang sangat sejalan dengan tuntutan New Publik Management (NPM). Uji coba metode ini dilakukan disalah satu kabupaten di Sumatera Utara dan hasilnya dari jumlah PNS sebanyak 1.384 ternyata pegawai yang diperlukan di daerah itu hanya sebanyak 282 orang atau sekitar 20,55%. Dengan demikian pengurangan pegawai akan menghasilkan efisiensi dan penghematan yang sungguh besar, baik dari segi gaji, fasilitas, gedung dan lain-lain.[1]
Tuntutan seperti ini harus dipertimbangkan karena masyarakat yang masih sering tidak merasa puas  terhadap pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah. Belum lagi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak diimplementasikan ataupun ketiadaan kebijakan. Contoh lain dari kekecewaan masyarakat seperti yang telah dimuat dalam harian Kompas menegenai pengaduan  atas pabrik-pabrik yang membuat produk tidak sesuai SNI namun pada kenyatannya laporan tersebut tidak mendapat tanggapan. Hal ini membuktikan terjadinya kemandulan implementasi aturan bahkan kelambanan dalam merespon dan membuat aturan main. Di sektor lain, laporan Gapsi atas notifikasi SNI ke WTO agar produk yang tidak sesuai dengan SNI dapat dihambat masuk ternyata belum juga terlaksana. Inti dari beberapa kasus di atas adalah masih terjadinya keruwetan birokrasi.
Perlu disadari bahwa kinerja birokrasi merupakan esensi pelayanan aktual pemerintah  dan sekaligus wujud nyata kebijakan. Sehebat apapun visi, misi dan kebijakan yang telah diputuskan pemerintah, tetapi jika birokrasi tidak mau menjalankannya secara konsisten dan konsekuen kebijakan itu mandul dan tidak berarti. Kebijakan akan mempunyai arti jika diimplementasikan secara riil. Inilah tantangan dan taruhan untuk kesuksesan kinerja birokrasi.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

3.2 Saran
Saran dari penulis untuk para pembaca sekalian yaitu kita harus pandai pandai mengikuti perkembangan zaman di negara kita sendiri agar kita bisa hidup dengan makmur dan tidak ketiggalan zaman dengan negara-negara lain.


DAFTAR PUSTAKA
Azizy, A. Qodri. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. 2007. Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama
Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Kusnardi, Ibrahim H. 1976. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV “Sinar Bakti”


[1] Azizy, A. Qodri. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. 2007. Hlm 37

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar